Oleh: Akhmad Fauzi
Adanya laporan dari masyarakat tentang dugaan adanya politik uang yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang mengatasnamakan bakal calon pasangan pilwakot tertentu dalam penyelenggaraan pilwakot pekalongan setidaknya memberi gambaran jelas kepada publik, bahwa agaknya politik transaksional masih cukup mendominasi perilaku sebagian besar masyarakat. Kekecewaan publik terhadap kinerja kepala daerah, maupun anggota DPRD setidaknya menjadi satu alasan. Dukungan politik yang dilakukan oleh kelompok tertentu terhadap calon kepala daerah atau calon anggota DPRD tidak diimbangi dengan kerja keras untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Justru sebaliknya, beberapa kasus pidana yang dilakukan oleh kepala daerah maupun anggota DPRD sangat melukai nurani masyarakat secara keseluruhan. Mereka tidak bertindak dan berbuat untuk dan atas nama mayarakat, namun sebaliknya berbuat untuk dan atas nama kelompok serta kepentingan dirinya sendiri. Maka sepanjang para pejabat publik tidak merubah perilakunya, politik transaksional akan terus menghiasi wajah perpolitikan di Indonesia. Baik politik lokal maupun politik nasional.Meskipun pelaku politik uang dapat dijerat dengan undang-undang Pemilu, namun pelaksanaan undang-undang yang cukup lemah, serta adanya celah dari aturab tersebut, menjadikan pelaku dapat lolos dari jeratan hukum.
sepertinya tugas berat KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk mensosilisasikan kepada masyarakat agar memahami makna dari pemilu kada, apa tujuannya dan seterusnya. Juga dengan politik uang akan dapat menyengsarakan rakyat, dengan uang yang diberikan kepada masyarakat yang pada akhirnya akan dikeruk kembali oleh calon yang menang karena bermodalkan uang yang sudah dikeluarkan sebagai money politik dan itulah akhirnya masyarakat pada akhirnya juga akan maido KPU sebagai penyelenggara sekaligus pengawas pelaksanaan pilkada.
BalasHapus